Foto oleh dcJohn. Lisensi Creative Commons Attribution 2.0.
Peniadaan Ujian Nasional susulan tahun ini ternyata merupakan bagian dari program jangka panjang pemerintah untuk menambah pemasukan negara. Program tersebut, Strategi Inisiasi Anggaran Lebih (SIAL), menargetkan peningkatan pemasukan negara sebesar 20% secara bertahap selama 4 tahun ke depan.
Hal tersebut diungkap ketua Tim Efisiensi Pendidikan dan Anggaran Resmi (TEPAR), Nanang Kuswanto, kepada MerahPutih di sela-sela rapat kerjanya, Senin (25/9). Sebagai salah satu pelaksana SIAL, timnya bertugas merampingkan sistem pendidikan nasional agar pengeluaran dapat dikurangi dan pemasukan ditambah. Menurutnya, di mata pemerintah ujian kesetaraan Kejar Paket C dan Ujian Nasional berada pada level yang tidak berbeda jauh.
“Yang penting alternatif mana yang bisa menambah pemasukan negara. Tahun ini kami menambah sekitar Rp 1.7 milyar dengan mengganti ujian ulangan UN dengan ujian kesetaraan.” Penambahan tersebut terutama berasal dari peningkatan biaya administrasi bagi peserta serta pengurangan upah pembuat soal dan pemeriksa.
Dalam rangka kerja SIAL selama 4 tahun ke depan, ia mengatakan bahwa pemerintah berencana menarik lebih banyak siswa ke Kejar Paket C. “Kami akan menaikkan standar kelulusan SMA sebesar 1.0 tiap tahunnya. Jadi tahun 2007 kalau mau lulus, minimal rata – ratanya harus 5,25, tahun 2008 6,25, dan seterusnya.” Ia percaya langkah ini akan menjaring lebih banyak peningkatan kas negara, sambil memacu siswa/i untuk belajar. “Tahun ini saja kelulusan kita meningkat. Ini bukti bahwa baru dijalankan saja, program kami sudah membawa hasil yang nyata. Bagaimana nanti?”
Ketika ditanya soal kelanjutan pendidikan siswa/i tersebut, ia menjawab bahwa itu semua sudah dipertimbangkan. “Peserta ujian kesetaraan bisa masuk universitas juga, kok. Kami kan sudah mengirim surat ke rektor – rektornya.”
Di akhir rapat, Nanang menegaskan pentingnya pemasukan uang negara yang harus ditingkatkan. “Ini isu vital. Jangan sampai para PNS, terutama wakil rakyat yang mengabdi pada negara, merasa diabaikan karena tidak mendapat kompensasi cukup. Kalau itu terjadi, produktivitas negara kita bisa jatuh.”
Selasa, 26 September 2006 pukul 12:55 |
Astaga, ini lagi-lagi mencerminkan kepicikan aparat pemerintah dalam membedakan bentuk pelayanan dengan pemasukan negara. Jika ujian negara saja sudah dijadikan sebagai salah satu item pemasukan negara, lantas bagaimana dengan beberapa organisasi masyarakat yang meminta pendidikan dibawah kontrol negara dan disubsidi? Dengan adanya statement diatas kan sama saja boong. Apa tidak sebaiknya pendidikan dikelola swasta saja?
Senin, 9 Oktober 2006 pukul 17:03 |
kalau mau menaikkan angka kelulusan 1.0 tiap tahunnya, PIKIR PAKAI OTAAK!!!!
Sebaiknya dirundingkan dulu terhadap para siswa/i SMA. Pemerintah gak tau sebatas apa kemampuan siswa/i Indonesia. Bagaimana guru di sekolah mengajar.
Kalau ingin meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia seperti halnya di luar negeri, jangan tanggung-tanggung. Kalo di SMA, siswa/i harus mempelajari semua pelajaran baik eksak atau ga, mereka juga akan terbebani. Toh ga semua siswa/i itu punya masa depan di pelajaran eksak.
Sebaiknya UAN tetap diadakan, akan tetapi yang menentukan siswa/i itu lulus atau tidak adalah pihak sekolah. Karena pemerintah nggak tau dimana kemampuan siswa/i SMA.
Kalau tidak ada ujian susulan, itu sama aja menghancurkan generasi muda. Ada beberapa remaja berprestasi di Indonesia bahkan sampai dihargai oleh pihak luar. Apakah pemerintah Indo menghargai “dia”? Hehehe… Pasti cuma bilang, “oh, juara. yaudah.”
Pendidikan di Indonesia bisa dibilang TERPURUK!
Rabu, 29 November 2006 pukul 13:00 |
Pemerintah emang gak punya otak dikira enak apa tiap tahun UAN naik mulu mentang” pemerintah gak ngerjain soal emang qita yang pelajar ni boneka apa dimainin kayak gini sumpah pemerintah indonesia tu nge BTin,orang indo kan cuma makan nasi bukan makan roti kayak orang luar,Stupid Generation For Indonesia Education